MULTIKULTURALISME
Kekerasan Meningkat, Demokrasi Terancam
Kamis, 16 Desember 2010 | 04:42 WIB
Jakarta, Kompas - Kekerasan yang berlatar belakang agama di Indonesia makin marak terjadi. Persoalan ini harus diselesaikan dengan tuntas karena kekerasan yang menodai multikulturalisme itu bakal mengancam demokrasi Indonesia.
Kekerasan yang meningkat itu dinilai akibat absennya pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan yang melanggar hak asasi warga negara. Karena itu, kelompok sipil berbasis agama diminta untuk mengambil tindakan yang tak memberi toleransi kepada kelompok yang mengatasnamakan agama tertentu untuk melakukan kekerasan.
Persoalan itu mengemuka dalam peluncuran Jurnal Maarif edisi akhir tahun 2010 serta diskusi tentang ”Kekerasan dan Rapuhnya Politik Multikultural Negara”, Rabu (15/12). Kegiatan yang digelar Maarif Institute itu dilaksanakan di Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta.
Mantan Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif mengatakan, negara mesti melindungi setiap warga negara, apa pun agama dan kepercayaannya asal tidak mengganggu dan patuh pada UUD 1945. ”Penegak hukum, terutama polisi, harus bertindak tegas. Namun, kita sulit mengharapkan mereka karena untuk menyelesaikan persoalan internal saja tak mau,” ujarnya.
Direktur Eksekutif Maarif Institute Fajar Riza Ul Haq mengatakan, tindakan intoleran yang dilakukan kelompok tertentu pada kelompok lain adalah sebuah anomali dalam demokratisasi. ”Masa depan demokrasi Indonesia yang masih belia terancam jika aparat negara dan kelompok berbasis keagamaan tidak meredam kekerasan yang terjadi,” ujarnya.
Usman Hamid serta Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan mengakui, kekerasan yang meningkat sekarang ini adalah akibat kekerasan pada masa lalu yang tak pernah dituntaskan penguasa. Kepemimpinan menjadi kunci untuk mengatasi kekerasan.
Sejarawan Asvi Warman Adam menambahkan, tidak tuntasnya penyelesaian kasus kekerasan pada masa lalu mengancam kelangsungan hidup keberagaman di Indonesia. Sejarah penculikan aktivis tahun 1998, misalnya, adalah pengulangan kejadian serupa sejak awal Indonesia berdiri yang dibiarkan tanpa penyelesaian tuntas. (eln/ong)
Tuesday, December 21, 2010
Fenomena Modal Masuk Asing
Fenomena Modal Masuk Asing
Selasa, 21 Desember 2010 | 03:35 WIB
Anggito Abimanyu
Cadangan devisa Indonesia akan segera menembus 100 miliar dollar AS. Jumlah yang dianggap sangat aman dan bahkan lebih dari memadai untuk kebutuhan menjaga diri perekonomian dan menjaga stabilitas rupiah.
Kenaikan cadangan devisa sebesar 25 miliar dollar AS tahun ini disebabkan surplus neraca pembayaran yang cukup besar dan mayoritas berasal dari aliran modal asing dalam bentuk portofolio. Derasnya arus modal portofolio global ke Indonesia jelas membawa manfaat, tetapi juga risiko. Dengan meningkatnya pasokan devisa, rupiah menguat dan akan menurunkan inflasi, sumber pembiayaan anggaran pemerintah lebih murah, dan tersedianya sumber pembiayaan untuk investasi di dalam negeri.
Risikonya adalah penggelembungan aset dan overshoothing nilai tukar, mengurangi daya saing, dan meningkatnya kerentanan terhadap krisis. Arus modal saat ini juga terlalu besar dibandingkan kemampuan pasar keuangan domestik untuk dapat menyerapnya. Untuk itu, diperlukan kebijakan di sektor riil, khususnya investasi dan perdagangan, untuk menyerapnya.
Fenomena dan respons
Pascakrisis global 2008-2009, aliran modal masuk (capital inflows) negara berkembang (emerging markets/EM) meningkat sangat besar, didorong baik oleh ekses likuiditas global dan lambatnya pemulihan ekonomi negara maju maupun laju pertumbuhan ekonomi di negara berkembang, perbedaan suku bunga yang besar, dan ekspektasi apresiasi nilai tukar. Derasnya aliran modal masuk didorong juga oleh langkah lanjutan pelonggaran Bank Sentral AS (the Fed) dan Bank Sentral Jepang (BOJ) yang menambah likuiditas global.
Selama 2010, arus modal masuk ke EM sangat besar dan diperkirakan berlanjut pada 2011. Modal masuk swasta ke EM diperkirakan meningkat dari 581,4 miliar dollar AS (2009) menjadi 825,0 miliar dollar AS (2010) dan 833,5 miliar dollar AS (2011).
Beberapa negara melakukan respons terhadap derasnya aliran modal asing dengan berbagai kebijakan. Brasil menaikkan pajak transaksi finansial terhadap pembelian obligasi lokal oleh pelaku asing dari 2 persen ke 4 persen (5 Oktober 2010), kemudian dari 4 persen ke 6 persen (18 Oktober 2010). Kenaikan tak berlaku untuk saham. Thailand mengenakan pajak 15 persen atas bunga dan keuntungan (capital gain) dari kepemilikan asing dalam obligasi pemerintah, berlaku efektif 13 Oktober 2010.
Bank Sentral Korea (BoK) mengetatkan limit kontrak derivatif, untuk bank domestik menjadi 50 persen dan untuk asing diturunkan jadi 250 persen dari 300 persen. Transaksi valuta asing untuk korporasi yang menggunakan transaksi derivatif juga dibatasi jadi 100 persen dari 125 persen dari nilai transaksi. Pinjaman dalam valuta asing hanya diperkenankan untuk korporasi yang beroperasi di luar negeri.
Bank Sentral China (PBoC) kembali menaikkan cadangan di bank sentral (reserve ratio/RR) 50 basis poin (bps) jadi 17,5 persen untuk enam bank terbesar. Kenaikan diberlakukan sementara (dua bulan) untuk kemudian akan dikembalikan ke level semula. Sepanjang 2010, PBoC telah menaikkan RR empat kali mulai Januari 2010. Bank Sentral Peru ( BCRP) menaikkan RR baik untuk mata uang domestik maupun asing, berlaku Oktober 2010. RR untuk simpanan dalam mata uang domestik dan asing dinaikkan dari 8,5 persen jadi 9,0 persen. BCRP juga menaikkan marginal requirement untuk simpanan dalam mata uang lokal jadi 25 persen dari 15 persen, sementara simpanan valas dari 50 persen menjadi 55 persen.
Kebijakan pengendalian arus modal masuk dengan penerapan pajak, meski dipergunakan di beberapa negara, secara empiris hasilnya tak sesuai dengan tujuannya. Gillingham and Greenlees (1992) serta Burman dan O’Hara (1994) meneliti dampak perubahan tingkat pajak atas capital gains dalam jangka panjang.
Dengan menggunakan data time series dan data mikro di AS, studi menunjukkan kenaikan tingkat pajak atas capital gains justru mengakibatkan pembalikan aliran modal dan penurunan penerimaan pajak. Saham korporat jauh lebih responsif terhadap kebijakan perpajakan dibandingkan aset lain yang memiliki biaya transaksi tinggi. Meski demikian, jika ada pilihan instrumen pajak untuk mengendalikan, Burman dan Randolph (1994) menemukan bahwa penggunaan kebijakan pajak secara sementara (transitory) memberikan efek yang lebih baik daripada yang bersifat permanen.
Respons Indonesia
Selama 2010, arus masuk modal portofolio sebagian besar masuk ke Surat Berharga Negara (SBN). Meningkatnya arus modal masuk ke SBN memberi manfaat. Pertama, sebagai sumber penting pembiayaan fiskal. Kedua, menurunkan biaya bunga bagi penerbitan obligasi swasta. Namun, meningkatnya pangsa asing di SBN menimbulkan risiko kerentanan pasar domestik terhadap kejutan dari luar dan pembalikan ”kepercayaan” terhadap prospek ekonomi makro. Dibandingkan negara-negara di tingkat regional, pangsa kepemilikan asing di SBN di Indonesia merupakan yang tertinggi (28,3 persen).
Meningkatnya arus modal ke SBN dapat berlanjut karena masih menarik dibandingkan obligasi negara lain. Di lain pihak, jika imbal hasil SBN terus menurun (di bawah 7 persen) akan berpotensi mendorong perbankan melepas SBN dan meningkatkan penanaman ke SBI.
Menghadapi arus modal masuk, BI dan pemerintah perlu menempuh bauran kebijakan yang lebih terkoordinasi. Mengakomodasi nilai tukar yang fleksibel dengan menjaga apresiasi dan volatilitas rupiah adalah benar. Namun, menjaga rupiah pada level sekarang perlu biaya moneter terlalu besar. Saya cenderung intervensi BI dikurangi.
Memupuk cadangan devisa, perlu untuk memperkuat daya tahan perekonomian. Cadangan devisa 100 miliar dollar AS sudah dianggap extra insurance. Perlu dipikirkan penggunaannya ke sektor produktif, misalnya menghimpun dana infrastruktur nasional ataupun negara-negara ASEAN lain.
Menempuh pengelolaan likuiditas secara selektif sudah benar, misalnya memperpanjang waktu kepemilikan SBI, menaikkan GWM sementara, dan memperkecil peluang pihak asing mengakumulasi SBI. Kebijakan ”pengaturan terhadap lalu lintas modal asing” dan secara ketat terus melakukan ”monitoring” terhadap arus modal asing, agar stabilitas moneter dan sistem keuangan tetap terjaga, tetap diperlukan. Saya setuju dengan langkah ini meski harus ada komunikasi yang baik dengan pelaku pasar dan perbankan sehingga tidak ada kesan dilakukan kontrol devisa dan menghalangi bank ekspansi.
Di sisi fiskal, pre-financing obligasi pemerintah sesuai UU APBN-P 2010 seharusnya dapat dilakukan untuk pemenuhan target pembiayaan tahun depan. Peningkatan penerbitan saham perdana yang sebagian besar ditujukan untuk investasi terus didorong. Penerbitan obligasi korporasi perlu diperluas. Penerbitan seri baru obligasi dan saham perlu untuk menambah pasokan instrumen pasar modal sehingga dapat menghindari terjadi ”gelembung” di pasar modal.
Pengendalian arus modal masuk tanpa dibarengi perbaikan di sektor riil akan saja tetap sia-sia. Masuknya arus modal asing tampaknya akan terus terjadi pada 2011 dan jika kita tidak siap menghadapinya, termasuk rencana kontingensi, risiko pembalikan modal akan menghadang.
Anggito Abimanyu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, FEB-UGM, dan Direktur Lembaga Penelitian dan Pelatihan FEB-UGM, Yogyakarta
Selasa, 21 Desember 2010 | 03:35 WIB
Anggito Abimanyu
Cadangan devisa Indonesia akan segera menembus 100 miliar dollar AS. Jumlah yang dianggap sangat aman dan bahkan lebih dari memadai untuk kebutuhan menjaga diri perekonomian dan menjaga stabilitas rupiah.
Kenaikan cadangan devisa sebesar 25 miliar dollar AS tahun ini disebabkan surplus neraca pembayaran yang cukup besar dan mayoritas berasal dari aliran modal asing dalam bentuk portofolio. Derasnya arus modal portofolio global ke Indonesia jelas membawa manfaat, tetapi juga risiko. Dengan meningkatnya pasokan devisa, rupiah menguat dan akan menurunkan inflasi, sumber pembiayaan anggaran pemerintah lebih murah, dan tersedianya sumber pembiayaan untuk investasi di dalam negeri.
Risikonya adalah penggelembungan aset dan overshoothing nilai tukar, mengurangi daya saing, dan meningkatnya kerentanan terhadap krisis. Arus modal saat ini juga terlalu besar dibandingkan kemampuan pasar keuangan domestik untuk dapat menyerapnya. Untuk itu, diperlukan kebijakan di sektor riil, khususnya investasi dan perdagangan, untuk menyerapnya.
Fenomena dan respons
Pascakrisis global 2008-2009, aliran modal masuk (capital inflows) negara berkembang (emerging markets/EM) meningkat sangat besar, didorong baik oleh ekses likuiditas global dan lambatnya pemulihan ekonomi negara maju maupun laju pertumbuhan ekonomi di negara berkembang, perbedaan suku bunga yang besar, dan ekspektasi apresiasi nilai tukar. Derasnya aliran modal masuk didorong juga oleh langkah lanjutan pelonggaran Bank Sentral AS (the Fed) dan Bank Sentral Jepang (BOJ) yang menambah likuiditas global.
Selama 2010, arus modal masuk ke EM sangat besar dan diperkirakan berlanjut pada 2011. Modal masuk swasta ke EM diperkirakan meningkat dari 581,4 miliar dollar AS (2009) menjadi 825,0 miliar dollar AS (2010) dan 833,5 miliar dollar AS (2011).
Beberapa negara melakukan respons terhadap derasnya aliran modal asing dengan berbagai kebijakan. Brasil menaikkan pajak transaksi finansial terhadap pembelian obligasi lokal oleh pelaku asing dari 2 persen ke 4 persen (5 Oktober 2010), kemudian dari 4 persen ke 6 persen (18 Oktober 2010). Kenaikan tak berlaku untuk saham. Thailand mengenakan pajak 15 persen atas bunga dan keuntungan (capital gain) dari kepemilikan asing dalam obligasi pemerintah, berlaku efektif 13 Oktober 2010.
Bank Sentral Korea (BoK) mengetatkan limit kontrak derivatif, untuk bank domestik menjadi 50 persen dan untuk asing diturunkan jadi 250 persen dari 300 persen. Transaksi valuta asing untuk korporasi yang menggunakan transaksi derivatif juga dibatasi jadi 100 persen dari 125 persen dari nilai transaksi. Pinjaman dalam valuta asing hanya diperkenankan untuk korporasi yang beroperasi di luar negeri.
Bank Sentral China (PBoC) kembali menaikkan cadangan di bank sentral (reserve ratio/RR) 50 basis poin (bps) jadi 17,5 persen untuk enam bank terbesar. Kenaikan diberlakukan sementara (dua bulan) untuk kemudian akan dikembalikan ke level semula. Sepanjang 2010, PBoC telah menaikkan RR empat kali mulai Januari 2010. Bank Sentral Peru ( BCRP) menaikkan RR baik untuk mata uang domestik maupun asing, berlaku Oktober 2010. RR untuk simpanan dalam mata uang domestik dan asing dinaikkan dari 8,5 persen jadi 9,0 persen. BCRP juga menaikkan marginal requirement untuk simpanan dalam mata uang lokal jadi 25 persen dari 15 persen, sementara simpanan valas dari 50 persen menjadi 55 persen.
Kebijakan pengendalian arus modal masuk dengan penerapan pajak, meski dipergunakan di beberapa negara, secara empiris hasilnya tak sesuai dengan tujuannya. Gillingham and Greenlees (1992) serta Burman dan O’Hara (1994) meneliti dampak perubahan tingkat pajak atas capital gains dalam jangka panjang.
Dengan menggunakan data time series dan data mikro di AS, studi menunjukkan kenaikan tingkat pajak atas capital gains justru mengakibatkan pembalikan aliran modal dan penurunan penerimaan pajak. Saham korporat jauh lebih responsif terhadap kebijakan perpajakan dibandingkan aset lain yang memiliki biaya transaksi tinggi. Meski demikian, jika ada pilihan instrumen pajak untuk mengendalikan, Burman dan Randolph (1994) menemukan bahwa penggunaan kebijakan pajak secara sementara (transitory) memberikan efek yang lebih baik daripada yang bersifat permanen.
Respons Indonesia
Selama 2010, arus masuk modal portofolio sebagian besar masuk ke Surat Berharga Negara (SBN). Meningkatnya arus modal masuk ke SBN memberi manfaat. Pertama, sebagai sumber penting pembiayaan fiskal. Kedua, menurunkan biaya bunga bagi penerbitan obligasi swasta. Namun, meningkatnya pangsa asing di SBN menimbulkan risiko kerentanan pasar domestik terhadap kejutan dari luar dan pembalikan ”kepercayaan” terhadap prospek ekonomi makro. Dibandingkan negara-negara di tingkat regional, pangsa kepemilikan asing di SBN di Indonesia merupakan yang tertinggi (28,3 persen).
Meningkatnya arus modal ke SBN dapat berlanjut karena masih menarik dibandingkan obligasi negara lain. Di lain pihak, jika imbal hasil SBN terus menurun (di bawah 7 persen) akan berpotensi mendorong perbankan melepas SBN dan meningkatkan penanaman ke SBI.
Menghadapi arus modal masuk, BI dan pemerintah perlu menempuh bauran kebijakan yang lebih terkoordinasi. Mengakomodasi nilai tukar yang fleksibel dengan menjaga apresiasi dan volatilitas rupiah adalah benar. Namun, menjaga rupiah pada level sekarang perlu biaya moneter terlalu besar. Saya cenderung intervensi BI dikurangi.
Memupuk cadangan devisa, perlu untuk memperkuat daya tahan perekonomian. Cadangan devisa 100 miliar dollar AS sudah dianggap extra insurance. Perlu dipikirkan penggunaannya ke sektor produktif, misalnya menghimpun dana infrastruktur nasional ataupun negara-negara ASEAN lain.
Menempuh pengelolaan likuiditas secara selektif sudah benar, misalnya memperpanjang waktu kepemilikan SBI, menaikkan GWM sementara, dan memperkecil peluang pihak asing mengakumulasi SBI. Kebijakan ”pengaturan terhadap lalu lintas modal asing” dan secara ketat terus melakukan ”monitoring” terhadap arus modal asing, agar stabilitas moneter dan sistem keuangan tetap terjaga, tetap diperlukan. Saya setuju dengan langkah ini meski harus ada komunikasi yang baik dengan pelaku pasar dan perbankan sehingga tidak ada kesan dilakukan kontrol devisa dan menghalangi bank ekspansi.
Di sisi fiskal, pre-financing obligasi pemerintah sesuai UU APBN-P 2010 seharusnya dapat dilakukan untuk pemenuhan target pembiayaan tahun depan. Peningkatan penerbitan saham perdana yang sebagian besar ditujukan untuk investasi terus didorong. Penerbitan obligasi korporasi perlu diperluas. Penerbitan seri baru obligasi dan saham perlu untuk menambah pasokan instrumen pasar modal sehingga dapat menghindari terjadi ”gelembung” di pasar modal.
Pengendalian arus modal masuk tanpa dibarengi perbaikan di sektor riil akan saja tetap sia-sia. Masuknya arus modal asing tampaknya akan terus terjadi pada 2011 dan jika kita tidak siap menghadapinya, termasuk rencana kontingensi, risiko pembalikan modal akan menghadang.
Anggito Abimanyu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, FEB-UGM, dan Direktur Lembaga Penelitian dan Pelatihan FEB-UGM, Yogyakarta
Pangan Berbasis Rumah Tangga
Pangan Berbasis Rumah Tangga
Selasa, 21 Desember 2010 | 03:51 WIB
Bogor, Kompas - Penyediaan pangan lokal berbasis rumah tangga bisa menjadi alternatif untuk mencapai swasembada pangan, selain meningkatkan intensifikasi dengan teknologi mutakhir. Hal ini untuk mengantisipasi perubahan iklim yang berdampak pada produksi pangan.
Seusai memberikan testimoni pada Rapat Kerja Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (Perhiptani), Senin (20/12) di Bogor, Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan Winarno Tohir menyatakan tiga landasan utama mencapai swasembada pangan.
Tiga landasan itu adalah intensifikasi pertanian dengan mengadopsi teknologi mutakhir GMO atau transgenik, ekstensifikasi lahan pertanian, dan diversifikasi pangan melalui penyediaan pangan lokal berbasis rumah tangga.
”Pola penyediaan pangan harus diubah. Implementasinya tidak mudah, banyak tantangan,” kata Winarno.
Dengan bioteknologi, petani dapat melipatgandakan produksi. Budidaya dengan teknologi GMO, menurut Winarno, akan memungkinkan petani beradaptasi dengan iklim. Produktivitas pun bisa meningkat.
”Sekarang tinggal bagaimana aturan pendukungnya,” ujarnya.
Adapun Ketua Umum Perhiptani, yang juga Kepala Pusat Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan Kementerian Pertanian Mulyono Machmur, berpendapat, penyediaan pangan lokal berbasis rumah tangga sudah saatnya dikembangkan.
Hal ini bisa dilakukan dengan memanfaatkan lahan pekarangan yang ditanami tanaman lokal atau dimanfaatkan untuk beternak. Tahun 2010 Kementerian Pertanian melaksanakan program pemanfaatan lahan pekarangan di 2.000 desa.
”Diharapkan tahun 2010 sudah ada 10.000 desa yang lahan pekarangan warganya dimanfaatkan sehingga diversifikasi pangan berjalan,” ujar Mulyono.
Ketua Dewan Pembina Perhiptani Jafar Hafsah menjelaskan, kebijakan politik pertanian sangat penting untuk mendorong peningkatan produksi pangan.
Jafar berpendapat, kunci membangun pertanian adalah mengubah kebijakan politik pertanian. ”Perlu keberanian merekonstruksi pertanian Indonesia,” katanya.
Ia menegaskan, tidak ada pilihan selain melakukan revolusi hijau. Hal ini dilakukan dengan berupaya menghasilkan varietas tanaman dengan produktivitas tinggi. Untuk padi, misalnya, produktivitasnya 20 ton per hektar.
Nasib penyuluh
Pendiri Perhipatni, Salmon Padmanagara, menegaskan, usaha tani belum diperhatikan. Ini tampak dari belum adanya bank pertanian dan penyuluh pun sering tidak tahu apa titik berat usaha tani di wilayah kerjanya.
Minat kaum muda pada pertanian pun menurun.
”Fokus sekarang, bagaimana mendorong anak muda usia di bawah 30 tahun tertarik menjadi petani dengan menggarap lahan orangtuanya,” kata Salmon.
Regenerasi penyuluh, kata anggota Komisi Penyuluhan Pertanian Nasional Suharyo Husein, perlu dilakukan. Saat ini sebagian besar penyuluh berusia tua.
Di sisi lain, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Perhiptani Jawa Tengah Muhammad Jusuf menyatakan, saat ini jumlah penyuluh masih kurang. Namun, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2010, yang memperpendek usia pensiun penyuluh.
”Penyuluh juga kerap dinomorduakan dan tidak pernah diajak melakukan kegiatan penyuluhan dengan anggaran pemerintah. Banyak penyuluh yang belum diangkat. Ini menurunkan semangat penyuluh,” ujarnya.
(MAS)
Selasa, 21 Desember 2010 | 03:51 WIB
Bogor, Kompas - Penyediaan pangan lokal berbasis rumah tangga bisa menjadi alternatif untuk mencapai swasembada pangan, selain meningkatkan intensifikasi dengan teknologi mutakhir. Hal ini untuk mengantisipasi perubahan iklim yang berdampak pada produksi pangan.
Seusai memberikan testimoni pada Rapat Kerja Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (Perhiptani), Senin (20/12) di Bogor, Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan Winarno Tohir menyatakan tiga landasan utama mencapai swasembada pangan.
Tiga landasan itu adalah intensifikasi pertanian dengan mengadopsi teknologi mutakhir GMO atau transgenik, ekstensifikasi lahan pertanian, dan diversifikasi pangan melalui penyediaan pangan lokal berbasis rumah tangga.
”Pola penyediaan pangan harus diubah. Implementasinya tidak mudah, banyak tantangan,” kata Winarno.
Dengan bioteknologi, petani dapat melipatgandakan produksi. Budidaya dengan teknologi GMO, menurut Winarno, akan memungkinkan petani beradaptasi dengan iklim. Produktivitas pun bisa meningkat.
”Sekarang tinggal bagaimana aturan pendukungnya,” ujarnya.
Adapun Ketua Umum Perhiptani, yang juga Kepala Pusat Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan Kementerian Pertanian Mulyono Machmur, berpendapat, penyediaan pangan lokal berbasis rumah tangga sudah saatnya dikembangkan.
Hal ini bisa dilakukan dengan memanfaatkan lahan pekarangan yang ditanami tanaman lokal atau dimanfaatkan untuk beternak. Tahun 2010 Kementerian Pertanian melaksanakan program pemanfaatan lahan pekarangan di 2.000 desa.
”Diharapkan tahun 2010 sudah ada 10.000 desa yang lahan pekarangan warganya dimanfaatkan sehingga diversifikasi pangan berjalan,” ujar Mulyono.
Ketua Dewan Pembina Perhiptani Jafar Hafsah menjelaskan, kebijakan politik pertanian sangat penting untuk mendorong peningkatan produksi pangan.
Jafar berpendapat, kunci membangun pertanian adalah mengubah kebijakan politik pertanian. ”Perlu keberanian merekonstruksi pertanian Indonesia,” katanya.
Ia menegaskan, tidak ada pilihan selain melakukan revolusi hijau. Hal ini dilakukan dengan berupaya menghasilkan varietas tanaman dengan produktivitas tinggi. Untuk padi, misalnya, produktivitasnya 20 ton per hektar.
Nasib penyuluh
Pendiri Perhipatni, Salmon Padmanagara, menegaskan, usaha tani belum diperhatikan. Ini tampak dari belum adanya bank pertanian dan penyuluh pun sering tidak tahu apa titik berat usaha tani di wilayah kerjanya.
Minat kaum muda pada pertanian pun menurun.
”Fokus sekarang, bagaimana mendorong anak muda usia di bawah 30 tahun tertarik menjadi petani dengan menggarap lahan orangtuanya,” kata Salmon.
Regenerasi penyuluh, kata anggota Komisi Penyuluhan Pertanian Nasional Suharyo Husein, perlu dilakukan. Saat ini sebagian besar penyuluh berusia tua.
Di sisi lain, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Perhiptani Jawa Tengah Muhammad Jusuf menyatakan, saat ini jumlah penyuluh masih kurang. Namun, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2010, yang memperpendek usia pensiun penyuluh.
”Penyuluh juga kerap dinomorduakan dan tidak pernah diajak melakukan kegiatan penyuluhan dengan anggaran pemerintah. Banyak penyuluh yang belum diangkat. Ini menurunkan semangat penyuluh,” ujarnya.
(MAS)
Keistimewaan Daerah dalam UUD 45
Keistimewaan Daerah dalam UUD 45
Selasa, 21 Desember 2010 | 03:25 WIB
Bambang Kesowo
Rumusan awal tentang keistimewaanAntusiasme Luar Biasa daerah bisa ditemukan pada Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945.
Bunyinya: ”Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal usul dalam daerah daerah yang bersifat istimewa.”
Terkait polemik saat ini, mungkin baik ditilik daerah-daerah yang manakah itu dan apa atau mana yang dimaksud istimewa? Adakah kedua hal itu menyangkut pengertian daerah- daerah seperti yang kini kita kenal dalam kosakata pemerintahan sekarang, berikut atribut atau predikat yang sering dilekatkan dengan alasan dan tujuan yang acap kali subyektif sifatnya?
Dalam penjelasan angka (Romawi) II pasal tersebut ditulis ”Dalam territoir Negara Indonesia terdapat +/- 250 zelfbesturende Landschappen dan volsgemeenschappen seperti Desa di Jawa dan Bali, Negeri di Minangkabau, Dusun dan Marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah itu akan mengingati hak hak asal usul daerah tersebut”.
Tiga hal penting
Dalam hal ini ada tiga hal penting. Pertama, yang menjadi subyek sifat ”istimewa” adalah Desa, Negeri (Nagari), Dusun, Marga yang sedari mula memiliki susunan asli sebagai zelfbesturende landschappen dan volksgemeenschappen.
Kedua, dalam kosakata semasa pembentukan UUD, ”daerah-daerah” menjadi kata ganti untuk mengacu subyek-subyek Desa, Negeri, Dusun, Marga.
Ketiga, kata-kata ”hak-hak asal usul” tidak ditulis dengan kata penghubung ”dan” (bukan: hak hak dan asal usul) sehingga tidak semestinya dipahami sebagai dua pengertian yang berdiri dengan makna sendiri-sendiri. Elemen ”asal usul”-lah yang utama.
Dalam konteks rumusan asli, hak-hak yang harus dihormati oleh negara berikut semua peraturannya adalah asal usul Desa, Negeri, Dusun dan Marga (yang disebut sebagai daerah) yang karena memiliki susunan asli tadi maka bersifat istimewa.
Dengan demikian, sifat ”istimewa” sesungguhnya memang tidak berkaitan dengan pemahaman dan penggunaan kata istimewa atau keistimewaan seperti yang sekarang banyak digunakan. Isu, istilah ataupun sifat istimewa, tidak didesain untuk dikaitkan dengan soal asal mula daerah kerajaan, ataupun daerah dengan ke-khas-an karena nuansa keagamaan ataupun karakteristik lain seperti ke-khas-an etnik, atau kondisi sosial politik, atau problematikanya.
Bilamana sekarang berkembang isu sekitar keistimewaan, adakah hal ini karena pergeseran dalam elaborasi ataukah memang karena konsepsi baru dalam sistem UUD dan kehidupan bernegara? Bagaimanakah isu tentang istimewa atau keistimewaan itu dirujuk dalam UUD setelah empat kali perubahan?
Perubahan kedua terhadap UUD menghasilkan penambahan Pasal 18B yang terdiri dari 2 ayat. Dalam kaitannya dengan isu istimewa, dalam Ayat (1), tertulis: ”(1). Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”.
Tanpa penjelasan
UUD setelah empat kali perubahan ataupun susunan dalam satu naskah tidak lagi memiliki penjelasan. Maka, Pasal 18B juga tidak ada penjelasannya.
Sulit dihindarkan pemahaman bahwa sifat istimewa dalam Pasal 18B memang dilekatkan pada subyek yang berbeda dari rumusan Pasal 18 sebelum perubahan! Rumusan baru mengacukan sifat istimewa pada ”susunan pemerintahan daerah”, yang bagaimanapun memang dapat berbeda makna atau pemahaman dari acuan dalam rumusan UUD sebelum diubah.
Sebagai upaya penulisan ulang, jelas bukan. Kalau dikatakan elaborasi lanjutan dari rumusan awal, tampaknya juga tidak tepat. Bilamana itu konsepsi baru, lain lagi masalahnya.
Hiruk-pikuk tentang keistimewaan memang tidak dapat diacu ke konsepsi keistimewaan dalam UUD sebelum perubahan, karena isu istimewa dalam UUD sebelum perubahan tidak berkaitan dengan asal usul ”satuan pemerintahan daerah”. Sebagai konsepsi baru, apalagi kalau mengandung sarwa makna, hal itu terbuka untuk diperdebatkan. Jika konsepsinya terbuka bagi perdebatan, apalagi elaborasinya.
Apakah keistimewaan atau kekhususan suatu satuan pemerintahan daerah akan dimaknai dari interpretasi peran dan kontribusinya dalam sejarah kenegaraan, peran dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, ataukah karakteristik dalam kondisi sosial, budaya, ekonomi atau politik, berikut tolok ukur untuk menilai interpretasi tersebut, dapat saja diperdebatkan. Tentu saja, acuan dan batasan tidak boleh lepas dari cita membangun NKRI yang modern, demokratis, dan berkeadaban.
Bambang Kesowo Anggota Dewan Penasihat Ikatan Alumni Lemhannas (IKAL)
Selasa, 21 Desember 2010 | 03:25 WIB
Bambang Kesowo
Rumusan awal tentang keistimewaanAntusiasme Luar Biasa daerah bisa ditemukan pada Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945.
Bunyinya: ”Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal usul dalam daerah daerah yang bersifat istimewa.”
Terkait polemik saat ini, mungkin baik ditilik daerah-daerah yang manakah itu dan apa atau mana yang dimaksud istimewa? Adakah kedua hal itu menyangkut pengertian daerah- daerah seperti yang kini kita kenal dalam kosakata pemerintahan sekarang, berikut atribut atau predikat yang sering dilekatkan dengan alasan dan tujuan yang acap kali subyektif sifatnya?
Dalam penjelasan angka (Romawi) II pasal tersebut ditulis ”Dalam territoir Negara Indonesia terdapat +/- 250 zelfbesturende Landschappen dan volsgemeenschappen seperti Desa di Jawa dan Bali, Negeri di Minangkabau, Dusun dan Marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah itu akan mengingati hak hak asal usul daerah tersebut”.
Tiga hal penting
Dalam hal ini ada tiga hal penting. Pertama, yang menjadi subyek sifat ”istimewa” adalah Desa, Negeri (Nagari), Dusun, Marga yang sedari mula memiliki susunan asli sebagai zelfbesturende landschappen dan volksgemeenschappen.
Kedua, dalam kosakata semasa pembentukan UUD, ”daerah-daerah” menjadi kata ganti untuk mengacu subyek-subyek Desa, Negeri, Dusun, Marga.
Ketiga, kata-kata ”hak-hak asal usul” tidak ditulis dengan kata penghubung ”dan” (bukan: hak hak dan asal usul) sehingga tidak semestinya dipahami sebagai dua pengertian yang berdiri dengan makna sendiri-sendiri. Elemen ”asal usul”-lah yang utama.
Dalam konteks rumusan asli, hak-hak yang harus dihormati oleh negara berikut semua peraturannya adalah asal usul Desa, Negeri, Dusun dan Marga (yang disebut sebagai daerah) yang karena memiliki susunan asli tadi maka bersifat istimewa.
Dengan demikian, sifat ”istimewa” sesungguhnya memang tidak berkaitan dengan pemahaman dan penggunaan kata istimewa atau keistimewaan seperti yang sekarang banyak digunakan. Isu, istilah ataupun sifat istimewa, tidak didesain untuk dikaitkan dengan soal asal mula daerah kerajaan, ataupun daerah dengan ke-khas-an karena nuansa keagamaan ataupun karakteristik lain seperti ke-khas-an etnik, atau kondisi sosial politik, atau problematikanya.
Bilamana sekarang berkembang isu sekitar keistimewaan, adakah hal ini karena pergeseran dalam elaborasi ataukah memang karena konsepsi baru dalam sistem UUD dan kehidupan bernegara? Bagaimanakah isu tentang istimewa atau keistimewaan itu dirujuk dalam UUD setelah empat kali perubahan?
Perubahan kedua terhadap UUD menghasilkan penambahan Pasal 18B yang terdiri dari 2 ayat. Dalam kaitannya dengan isu istimewa, dalam Ayat (1), tertulis: ”(1). Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”.
Tanpa penjelasan
UUD setelah empat kali perubahan ataupun susunan dalam satu naskah tidak lagi memiliki penjelasan. Maka, Pasal 18B juga tidak ada penjelasannya.
Sulit dihindarkan pemahaman bahwa sifat istimewa dalam Pasal 18B memang dilekatkan pada subyek yang berbeda dari rumusan Pasal 18 sebelum perubahan! Rumusan baru mengacukan sifat istimewa pada ”susunan pemerintahan daerah”, yang bagaimanapun memang dapat berbeda makna atau pemahaman dari acuan dalam rumusan UUD sebelum diubah.
Sebagai upaya penulisan ulang, jelas bukan. Kalau dikatakan elaborasi lanjutan dari rumusan awal, tampaknya juga tidak tepat. Bilamana itu konsepsi baru, lain lagi masalahnya.
Hiruk-pikuk tentang keistimewaan memang tidak dapat diacu ke konsepsi keistimewaan dalam UUD sebelum perubahan, karena isu istimewa dalam UUD sebelum perubahan tidak berkaitan dengan asal usul ”satuan pemerintahan daerah”. Sebagai konsepsi baru, apalagi kalau mengandung sarwa makna, hal itu terbuka untuk diperdebatkan. Jika konsepsinya terbuka bagi perdebatan, apalagi elaborasinya.
Apakah keistimewaan atau kekhususan suatu satuan pemerintahan daerah akan dimaknai dari interpretasi peran dan kontribusinya dalam sejarah kenegaraan, peran dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, ataukah karakteristik dalam kondisi sosial, budaya, ekonomi atau politik, berikut tolok ukur untuk menilai interpretasi tersebut, dapat saja diperdebatkan. Tentu saja, acuan dan batasan tidak boleh lepas dari cita membangun NKRI yang modern, demokratis, dan berkeadaban.
Bambang Kesowo Anggota Dewan Penasihat Ikatan Alumni Lemhannas (IKAL)
Wednesday, December 1, 2010
Friday, November 12, 2010
Wednesday, October 6, 2010
Monday, August 23, 2010
Sunday, August 22, 2010
Muslim Miss USA (VIDEO) Mosque, Topless Body Paint, Dating Advice
by Tashi Singh
Miss USA 'Mosque shouldn't be so close' to the World Trade Center (VIDEO) The reigning Miss USA told Inside Edition in an interview conducted while she is preparing to take part in the Miss Universe pageant that while she agreed with President Obama regarding the Constitutional right to 'freedom of religion,' she also thinks 'we should be concerned more with the tragedy than religion.'
"Fly high, President Obama," adds the pageant winner.
Fakih made news after she won the Miss USA contest when pictures of her participating in a pole dancing contest were published. She also says she fasted for Ramadan while preparing for Miss Universe.
She entered the Miss USA contest as Miss Michigan.
Here is a YouTube video of Fakih in a promo for the Miss Universe pageant where they are topless while wearing body paint.
http://www.youtube.com/watch?v=RckXnoBikCo
Here is another angle on the topless photoshoot, including a few of the other girls.
http://www.youtube.com/watch?v=pwFOC9ebTME
Here's the lovely lady getting design advice on her patriotically inspired outfit, with background on the why and how of it's design.
http://www.youtube.com/watch?v=ZIND5lWXiyE
Miss USA 'Mosque shouldn't be so close' to the World Trade Center (VIDEO) The reigning Miss USA told Inside Edition in an interview conducted while she is preparing to take part in the Miss Universe pageant that while she agreed with President Obama regarding the Constitutional right to 'freedom of religion,' she also thinks 'we should be concerned more with the tragedy than religion.'
Speaking out boldly, Rima Fakih, 24, the self-proclaimed Muslim-Christian beauty has bravely come out in support of what many Americans believe - that the controversial Ground Zero mosque should not be built so close to the former World Trade Center site where 3,000 people were killed by Islamic extremists.
Lebanon-born Fakih is the first Muslim winner of the Miss USA contest, who also declared that she is a Christian.
Fakih also modeled a sexy outfit she dedicated to President Obama, saying, "Mr. President, the amazing costume I will wear during the Miss Universe pageant represents the celebration of life, liberty and all that is American... a tribute to your work to bring peace to the world."
The barely-there gold lamé outfit is a skimpy interpretation of the American eagle on the presidential seal featuring massive gold wings, and resembles Victoria's Secret stage outfits where the model's where huge angel wings."Fly high, President Obama," adds the pageant winner.
Fakih made news after she won the Miss USA contest when pictures of her participating in a pole dancing contest were published. She also says she fasted for Ramadan while preparing for Miss Universe.
She entered the Miss USA contest as Miss Michigan.
Here is a YouTube video of Fakih in a promo for the Miss Universe pageant where they are topless while wearing body paint.
http://www.youtube.com/watch?v=RckXnoBikCo
Here is another angle on the topless photoshoot, including a few of the other girls.
http://www.youtube.com/watch?v=pwFOC9ebTME
Here's the lovely lady getting design advice on her patriotically inspired outfit, with background on the why and how of it's design.
http://www.youtube.com/watch?v=ZIND5lWXiyE
New Monkey Species 'Endangered' (Photo) Colombia: Less Than 250 Exist
Published: Aug 22, 2010
New Monkey Species 'Endangered' (Photo) Colombia: Less Than 250 Exist
A new monkey species isolated population is at risk due to the cutting of forests that are its home, says Conservation International, where they estimate less than 250 of the monkeys exist. Callicebus caquetensis is the size of a cat and has grayish-brown hair. What sets it apart from other types of titi monkey species is its lack of a white bar on the forehead. He also sports a bushy red beard that is frankly adorable.
But researchers say the new monkey species discovered in Colombia is struggling to survive because of deforestation.
The existence of the Caqueta titi monkey had been suspected for decades following a single reported sighting in the 1970s, but years of insurgent violence in the region made it too dangerous for scientists to visit the area, a Conservation International release said Friday. Finally in 2008, Javier Garcia, a research student and Caqueta native, was able to make an extensive survey of the region and discovered 13 populations of the Caqueta titi monkeys.Caqueta titi monkeys are similar in size to domestic house cats and have bushy red beards. Like most and perhaps all related titi species, they form monogamous, lifelong bonds and have been observed sitting together on tree branches with their tails entwined.
The species, struggling to survive as a result of deforestation and habitat fragmentation, fit the criteria to be classified as critically endangered as only a few hundred are believed to exist in the wild, Conservation International says.
Go here to read all about the new monkey species as well as other endangered species.(c) UPI (c) tPC
© Copyright 2004-2010 by Post Chronicle Corp.
New Monkey Species 'Endangered' (Photo) Colombia: Less Than 250 Exist
A new monkey species isolated population is at risk due to the cutting of forests that are its home, says Conservation International, where they estimate less than 250 of the monkeys exist. Callicebus caquetensis is the size of a cat and has grayish-brown hair. What sets it apart from other types of titi monkey species is its lack of a white bar on the forehead. He also sports a bushy red beard that is frankly adorable.
The existence of the Caqueta titi monkey had been suspected for decades following a single reported sighting in the 1970s, but years of insurgent violence in the region made it too dangerous for scientists to visit the area, a Conservation International release said Friday. Finally in 2008, Javier Garcia, a research student and Caqueta native, was able to make an extensive survey of the region and discovered 13 populations of the Caqueta titi monkeys.Caqueta titi monkeys are similar in size to domestic house cats and have bushy red beards. Like most and perhaps all related titi species, they form monogamous, lifelong bonds and have been observed sitting together on tree branches with their tails entwined.
The species, struggling to survive as a result of deforestation and habitat fragmentation, fit the criteria to be classified as critically endangered as only a few hundred are believed to exist in the wild, Conservation International says.
Go here to read all about the new monkey species as well as other endangered species.(c) UPI (c) tPC
© Copyright 2004-2010 by Post Chronicle Corp.
Thursday, August 19, 2010
KERANGKA PEMIKIRAN PENELITIAN
Apabila pasokan bahan baku sebuah pabrik crumb rubber berlangsung kontinu dan lancar maka operasional pabrik akan berlangsung lancar sehingga realisasi pencapaian kapasitas efektifnya tinggi atau dengan kata lain pabrik tersebut dapat mencapai tingkat efisiensi operasi yang tinggi. Realisasi kapasitas olah efektif pada tingkat “full capacity” akan menekan biaya pengolahan sehingga dicapai operasi dengan biaya rendah. Biaya operasi yang rendah dapat menjadi cost leader dan merupakan faktor daya saing yang meningkatkan kemampuan perusahaan dalam pembelian bahan baku (inbound logistic) dengan harga yang lebih tinggi agar kepuasan pemasok terpenuhi dan tingkat persediaan bahan baku berada dalam posisi yang optimal bagi perusahaan.
Hubungan baik dengan para pemasok bokar, pelayanan oleh pabrik yang memuaskan, rasa saling percaya yang mendalam antara pemasok dengan manajemen perusahaan dan tingkat harga pembelian bokar oleh pabrik yang bersaing merupakan faktor-faktor kunci dalam memperoleh loyalitas pemasok sebagai jaminan kontinuitas ketersediaan bahan baku. Tingkat persediaan bahan baku yang optimal akan menjamin kelangsungan operasi perusahaan dalam jangka waktu tertentu dan meningkatkan posisi tawar menawar perusahaan terhadap pemasok sehingga perusahaan berpeluang mendapatkan harga pembelian bahan baku yang lebih rendah. Sebaliknya, tingkat persediaan bahan baku yang minimal tidak menjamin kelangsungan operasi perusahaan dalam jangka waktu tertentu dan menurunkan posisi tawar menawar perusahaan terhadap pemasok sehingga perusahaan berpeluang mendapatkan harga pembelian bahan baku yang lebih tinggi demi menyelamatkan kelangsungan operasi dan pemenuhan kapasitas olah pabrik. Kondisi tersebut merupakan competitive advantage pabrik crumb rubber yang apabila digambarkan dalam bentuk mata rantai nilai adalah sebagaimana gambar 2 berikut.
Gambar 2. Mata Rantai Nilai Pabrik Pengolahan Karet
Untuk melakukan analisis rantai nilai tersebut di atas diperlukan kerangka analisis rantai nilai sebagaimana gambar 3 berikut.
Gambar 3. Model Analisis Rantai Nilai
Sumber : Hitt, Michael A, R. Duane Ireland dan Robert E. Hoskisson, 2000 : Strategic Management and Strategic Competitiveness, South-Western College Publishing
Competitive advantage pabrik crumb rubber merupakan hasil dari competitive strategy yang diimplementasikan secara efektif sehingga dalam jangka panjang hal tersebut menghasilkan sustainable competitive advantage. Kondisi ini diilustrasikan dalam gambar 4 berikut.
Gambar 4. Hubungan antara Competitive Strategy dengan Competitive Advantage
Tercapainya pemenuhan kapasitas olah efektif (full capacity) dalam operasi pabrik crumb rubber ditentukan oleh faktor (1) inbound logistic yaitu pasokan bokar dan (2) kinerja operasi mesin pabrik yang merupakan aktivitas primer serta dukungan kinerja sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan. Secara model kondisi tersebut tergambar sebagaimana gambar 5 berikut.
Gambar 5. Model Penelitian Competitive Advantage Pabrik Crumb Rubber
Analisis aktivitas primer menurut Hitt, Michael A, et all (2000) meliputi analisis pada aspek logistik dalam, operasi, logistik luar, penjualan dan pemasaran serta pelayanan. Bidang logistik dalam (INBOUND LOGISTIC) meliputi : 1. Sistem dan prosedur yang menghasilkan produk murah dalam membeli bahan baku; 2. Sistem yang sangat efisien untuk menghubungkan produk suplier dengan proses produksi perusahaan; 3. Ditempatkan dekat dengan suplier. Bidang operasi meliputi : 1. Skala pabrik yang efisien untuk meminimisir biaya pabrik; 2. Waktu pembelian assets; 3. Kebijakan pemilihan teknologi pabrik dan; 4. Ada pembelajaran. Bidang logistik luar (OUTBOND LOGISTIC) meliputi : 1. Jadwal distribusi yang menghemat biaya; 2. Pemilihan sarana transportasi dengan biaya rendah; 3. Besaran pesanan yang efisien dan 4. Saling hubungan dengan unit sekitarnya. Bidang penjualan dan pemasaran (SALES AND MARKETING) meliputi : 1. Tenaga penjual yang sedikit dan trampil; 2. Harga produk untuk meningkatkan volume penjualan; dan 3. Periklanan skope nasional. Sedangkan bidang pelayanan (SERVICE) meliputi pemasangan produk efektif untuk mengurangi frekwensi dan intensitas pemanggilan ulang.
SIAPA YANG MEMBUAT SANDWICH
SIAPA YANG MEMBUAT SANDWICH
Orang yang belum mengalami penerangan batin tidak mampu
melihat bahwa dirinya sendirilah yang merupakan sebab
kesedihannya.
Ketika itu adalah saat makan siang di pabrik. Seorang
pekerja membuka bungkusan makan siangnya dengan sedih. "Ah,
roti keju lagi!" gerutunya dengan suara keras.
Ini terjadi pada hari berikutnya, berikutnya dan berikutnya
lagi. Seorang pekerja lain yang selalu mendengar gerutu
kawannya itu berkata, "Kalau engkau tidak suka roti keju,
mengapa engkau tidak minta kepada istrimu untuk menyiapkan
makanan yang lain?"
"Karena saya tidak berkeluarga. Saya menyiapkannya sendiri."
(DOA SANG KATAK 2, Anthony de Mello SJ,
Penerbit Kanisius, Cetakan 12, 1990)
Subscribe to:
Posts (Atom)