Pangan Berbasis Rumah Tangga

Pangan Berbasis Rumah Tangga
Selasa, 21 Desember 2010 | 03:51 WIB

Bogor, Kompas - Penyediaan pangan lokal berbasis rumah tangga bisa menjadi alternatif untuk mencapai swasembada pangan, selain meningkatkan intensifikasi dengan teknologi mutakhir. Hal ini untuk mengantisipasi perubahan iklim yang berdampak pada produksi pangan.

Seusai memberikan testimoni pada Rapat Kerja Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (Perhiptani), Senin (20/12) di Bogor, Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan Winarno Tohir menyatakan tiga landasan utama mencapai swasembada pangan.

Tiga landasan itu adalah intensifikasi pertanian dengan mengadopsi teknologi mutakhir GMO atau transgenik, ekstensifikasi lahan pertanian, dan diversifikasi pangan melalui penyediaan pangan lokal berbasis rumah tangga.

”Pola penyediaan pangan harus diubah. Implementasinya tidak mudah, banyak tantangan,” kata Winarno.

Dengan bioteknologi, petani dapat melipatgandakan produksi. Budidaya dengan teknologi GMO, menurut Winarno, akan memungkinkan petani beradaptasi dengan iklim. Produktivitas pun bisa meningkat.

”Sekarang tinggal bagaimana aturan pendukungnya,” ujarnya.

Adapun Ketua Umum Perhiptani, yang juga Kepala Pusat Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan Kementerian Pertanian Mulyono Machmur, berpendapat, penyediaan pangan lokal berbasis rumah tangga sudah saatnya dikembangkan.

Hal ini bisa dilakukan dengan memanfaatkan lahan pekarangan yang ditanami tanaman lokal atau dimanfaatkan untuk beternak. Tahun 2010 Kementerian Pertanian melaksanakan program pemanfaatan lahan pekarangan di 2.000 desa.

”Diharapkan tahun 2010 sudah ada 10.000 desa yang lahan pekarangan warganya dimanfaatkan sehingga diversifikasi pangan berjalan,” ujar Mulyono.

Ketua Dewan Pembina Perhiptani Jafar Hafsah menjelaskan, kebijakan politik pertanian sangat penting untuk mendorong peningkatan produksi pangan.

Jafar berpendapat, kunci membangun pertanian adalah mengubah kebijakan politik pertanian. ”Perlu keberanian merekonstruksi pertanian Indonesia,” katanya.

Ia menegaskan, tidak ada pilihan selain melakukan revolusi hijau. Hal ini dilakukan dengan berupaya menghasilkan varietas tanaman dengan produktivitas tinggi. Untuk padi, misalnya, produktivitasnya 20 ton per hektar.

Nasib penyuluh

Pendiri Perhipatni, Salmon Padmanagara, menegaskan, usaha tani belum diperhatikan. Ini tampak dari belum adanya bank pertanian dan penyuluh pun sering tidak tahu apa titik berat usaha tani di wilayah kerjanya.

Minat kaum muda pada pertanian pun menurun.

”Fokus sekarang, bagaimana mendorong anak muda usia di bawah 30 tahun tertarik menjadi petani dengan menggarap lahan orangtuanya,” kata Salmon.

Regenerasi penyuluh, kata anggota Komisi Penyuluhan Pertanian Nasional Suharyo Husein, perlu dilakukan. Saat ini sebagian besar penyuluh berusia tua.

Di sisi lain, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Perhiptani Jawa Tengah Muhammad Jusuf menyatakan, saat ini jumlah penyuluh masih kurang. Namun, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2010, yang memperpendek usia pensiun penyuluh.

”Penyuluh juga kerap dinomorduakan dan tidak pernah diajak melakukan kegiatan penyuluhan dengan anggaran pemerintah. Banyak penyuluh yang belum diangkat. Ini menurunkan semangat penyuluh,” ujarnya.

(MAS)