Kekerasan Meningkat, Demokrasi Terancam

MULTIKULTURALISME
Kekerasan Meningkat, Demokrasi Terancam
Kamis, 16 Desember 2010 | 04:42 WIB

Jakarta, Kompas - Kekerasan yang berlatar belakang agama di Indonesia makin marak terjadi. Persoalan ini harus diselesaikan dengan tuntas karena kekerasan yang menodai multikulturalisme itu bakal mengancam demokrasi Indonesia.

Kekerasan yang meningkat itu dinilai akibat absennya pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan yang melanggar hak asasi warga negara. Karena itu, kelompok sipil berbasis agama diminta untuk mengambil tindakan yang tak memberi toleransi kepada kelompok yang mengatasnamakan agama tertentu untuk melakukan kekerasan.

Persoalan itu mengemuka dalam peluncuran Jurnal Maarif edisi akhir tahun 2010 serta diskusi tentang ”Kekerasan dan Rapuhnya Politik Multikultural Negara”, Rabu (15/12). Kegiatan yang digelar Maarif Institute itu dilaksanakan di Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta.

Mantan Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif mengatakan, negara mesti melindungi setiap warga negara, apa pun agama dan kepercayaannya asal tidak mengganggu dan patuh pada UUD 1945. ”Penegak hukum, terutama polisi, harus bertindak tegas. Namun, kita sulit mengharapkan mereka karena untuk menyelesaikan persoalan internal saja tak mau,” ujarnya.

Direktur Eksekutif Maarif Institute Fajar Riza Ul Haq mengatakan, tindakan intoleran yang dilakukan kelompok tertentu pada kelompok lain adalah sebuah anomali dalam demokratisasi. ”Masa depan demokrasi Indonesia yang masih belia terancam jika aparat negara dan kelompok berbasis keagamaan tidak meredam kekerasan yang terjadi,” ujarnya.

Usman Hamid serta Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan mengakui, kekerasan yang meningkat sekarang ini adalah akibat kekerasan pada masa lalu yang tak pernah dituntaskan penguasa. Kepemimpinan menjadi kunci untuk mengatasi kekerasan.

Sejarawan Asvi Warman Adam menambahkan, tidak tuntasnya penyelesaian kasus kekerasan pada masa lalu mengancam kelangsungan hidup keberagaman di Indonesia. Sejarah penculikan aktivis tahun 1998, misalnya, adalah pengulangan kejadian serupa sejak awal Indonesia berdiri yang dibiarkan tanpa penyelesaian tuntas. (eln/ong)